Materi IPS kelas V SD

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah menghancurkan Jepang, Komando Sekutu Asia Tenggara di Singapura memerintahkan tujuh perwira Inggris untuk datang ke Indonesia dibawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalg. Mereka tiba di Indonesia pada tanggal 8 September 1945 dengan tugas mempelajari dan melaporkan keadaan di Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia yang diboncengi tentara NICA (Netherland Indies Civil Administration mengakibatkan tugas TNI makin berat untuk mempertahankan kemerdekaan. Usaha mempertahankan kemerdekaan demudian dilakukan dengan cara militer dan perundinga (aklamasi).Konflik Indonesia-Belanda banyak terjadi di daerah-daerah, seperti pertempuran di Surabaya, Bandung, Medan, Manado, Biak, dan sebagainya.

A. Pertempuran di Surabaya

Kekuatan asing yang harus dihadapi Republik Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah Sekutu yang ditugaskan untuk menduduki wilayah Indonesia dan melucuti tentara Jepang. Yang melaksanakan tugas ini adalah Komando untuk Asia Tenggara, dipimpin oleh laksamana Lord Louis Mountbatten. Kemudian, Mountbatten membentuk suatu komando yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Christison.

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan AFNEI dari brigade 49 mendarat di Tanjung Perak, Surabaya yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Mallaby. Kedatangan pasukan AFNEI di Surabaya menumbuhkan kecurigaan bagi pemerintah RI bahwa kedatangan AFNEI diboncengi oleh NICA. Kecurigaan itu bisa diatasi setelah adanya kesepakatan antara Mallaby dan wakil pemerintah RI bahwa AFNEI menjamin tidak ada pasukan Belanda (NICA) yang membonceng mereka dan tugas AFNEI di Indonesia hanya melucuti tentara Jepang.

Namun kesepakatan tersebut diingkari oleh pihak AFNEI. Terbukti pihak AFNEI melakukan provokasi yang mengundang kemarahan rakyat Surabaya.

Provokasi yang dilakukan AFNEI adalah sebagai berikut.

1. Pasukan AFNEI menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel angkatan laut Belanda yang ditawan pemerintah RI. Penyerbuan ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 1945.
2. Pada tanggal 27 Oktober 1945 AFNEI menduduki tempat-tempat penting, seperti pangkalan udara Tanjung Priok, kantor pos besar, dan tempat-tempat penting lainnya.
3. Pada tanggal 27 Oktober 1945 pesawat terbang AFNEI menyebarkan pamflet yang isinya memerintahkan kepada rakyat Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang.

Provokasi yang dilakukan AFNEI membuat kepercayaan pemerintah RI di Surabaya menjadi pudar. Kemudian, pemerintah mulai memerintahkan pemuda dan TKR untuk bersiaga. Pada tanggal 27 Oktober 1945 mulailah pertempuran antara pasukan Indonesia melawan AFNEI. Pertempuran ini membuat pasukan AFNEI terancam hancur.

Di tengah situasi yang mencekam, Jenderal D.C. Hawthorn menghubungi Soekarno untuk berunding guna membantu meredakan serangan pasukan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Amir Syarifuddin tiba di Surabaya tanggal 29 Oktober 1945. Perundingan antara pemerintah RI dan AFNEI mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia penghubung (contact commitee) yang bertugas menjernihkan kesalahpahaman dan menyerukan gencatan senjata.

Insiden yang terjadi di Gedung Internasional yang mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, menyulut kemarahan pasukan AFNEI. Mereka menambah pasukan di bawah pimpinan Mayjen R.C. Mansergh.

Pada tanggal 9 November 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum sebagai berikut.

1. AFNEI menuntut balas atas kematian Brigjen Mallaby.
2. AFNEI menginstruksikan kepada pemerintah, pemuda, keamanan, dan masyarakat untuk melapor, menyerahkan senjata, meletakkan tangan diatas kepala, dan menandatangani penyerahan tanpa syarat.

Batas ultimatum itu ditentukan sampai tanggal 1 November 1945 pukul 06.00 WIB. Apabila tidak dijalankan, maka Surabaya akan digempur melalui darat, laut, dan udara. Ultimatum itu sempat melecehkan martabat rakyat Indonesia. Dalam suasana yang makin tegang, Menlu Achmad Soebardjo menyerahkan keputusan kepada rakyat Surabaya. Memalui siaran radio, Gubernur Jawa Timur, Surya, mengumumkan penolakan secara tegas atas ultimatum AFNEI.

Pada tanggal 10 November 1945, pasukan AFNEI menggempur kota Surabaya melalui darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya dengan gigih mempertahankan kota Surabaya, walaupun telah menelan banyak korban. Kota Surabaya dapat dipertahankan hampir 3 minggu. Pertempuran yang terakhir terjadi pada tanggal 28 November 1945 di Gunung Sari.

B. Bandung Lautan Api

Pada bulan Oktober 1945, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan pemuda serta rakyat sedang berjuang melawan tentara Jepang untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Pada saat itu, pasukan AFNEI sudah memasuki kota Bandung. Pasukan AFNEI menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata. Disamping itu, TRI harus mengosongkan kotra Bandung bagian utara paling lambat tanggal 29 Oktober 1945.

Tuntutan dari AFNEI tersebut tidak diindahkan oleh TRI maupun rakyat Bandung. Dipimpin oleh Arudji Kartawinata, TRI dan pemuda Bandung melakukan serangan terhadap kedudukan AFNEI. Pertempuran itu berlanjut hingga memasuki tahun 1946. Pada tanggal 23 maret 1946, AFNEI kembali mengeluarkan ultimatum supaya TRI meninggalkan kota Bandung. Ultimatum itu diperkuat dengan adanya perintah dari pemerintah pusat Jakarta supaya TRI meninggalkan Bandung.

Perintah dari pusat tersebut memang bertentangan dengan instruksi dari markas TRI di Yogyakarta. Sebelum meninggalkan Bandung, TRI mengadakan perlawanan dengan cara membumihanguskan kota Bandung bagian selatan. Tindakan itu membawa akibat fatal bagi pasukan AFNEI, karena mengalami kesulitan akomodasi dan logistik di kota Bandung. Tindakan membumihanguskan kota dikenal dengan Bandung Lautan Api.

C. Pertempuran Medan Area

Karena sulitnya komunikasi, proklamasi kemerdekaan baru diumumkan secara resmi di Medan pada tanggal 27 Agustus 1945 oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra. Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan AFNEI dibawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNEI ini diboncengi oleh pasukan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan.

Kedatangan pasukan AFNEI disambut baik oleh pemerintah RI karena pemerintah RI menghormati tugas AFNEI di Indonesia.

Namun dibalik itu, sehari setelah AFNEI mendarat di Belawan, pasukan AFNEI mendatangi kamp-kamp tawanan untuk membebaskan tawanan perang yang kebanyakan orang Belanda. Tawanan yang dibebaskan itu, kemudian dipersenjatai dan dibentuk menjadi Batalyon KNIL di Medan.

Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda sehingga meletuslah pertempuran di Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran tidak hanya terjadi di Medan, melainkan menyebar ke kota-kota lain, seperti Pematangsiantar dan Brastagi. Dalam menghadapi kedatangan Sekutu dan NICA, para pemuda membentuk kekuatan militer, yaitu TKR Sumatra Timur yang dikomandani oleh Achmad Tahir. Juga, para pemuda membentuk Laskar Perjuangan Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur.

Pada tanggal 18 Oktober 1945 AFNEI mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan TKR dan Laskar Perjuangan supaya menyerahkan senjata. Tanggal 1 Desember 1945 AFNEI membatasi daerah Medan dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (Batas Resmi Medan Area) di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Selain itu, pasukan AFNEI dan NICA mengadakan aksi pembersihan unsur-unsur RI diseluruh kota.

Aksi ini menimbulkan reaksi tembak menembak dan pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Dalam bulan April 1946, kota Medan dikuasai oleh pasukan AFNEI. Gubernur, TKR, dan Wali Kota Medan memindahkan pusat pemerintahan ke Pematangsiantar.

Karena tidak adanya komando yang jelas, mengakibatkan serangan para pejuang Indonesia terhadap AFNEI tidak berarti dan tidak membuahkan hasil yang baik. Untuk mengefektifkan serangan terhadap pasukan AFNEI, para komandan yang berjuang di Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi dan membentuk satuan komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1946. Dengan terbentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, serangan terhadap pasukan AFNEI menjadi lebih efektif.

D. Peristiwa Merah Putih di Menado

Karena sulitnya komunikasi, proklamasi kemerdekaan di Menado mengalami keterlambatan seperti di daerah-daerah lain di luar pulau Jawa. Sejak pasukan AFNEI mendarat di Menado yang diboncengi oleh pasukan NICA, upaya penegakan kedaulatan Indonesia makin sulit. Kedatangan pasukan AFNEI adalah untuk membebaskan anggota KNIL bekas tawanan Jepang yang kemudian dipersenjatai dan dikenal dengan nama Tangsi Putih.

Sejak akhir tahun 1945 pasukan AFNEI meninggalkan sulawesi utara dan kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada NICA. Sejak saat itu, pasukan NICA bertindak semena-mena dan melakukan penangkapan pada sejumlah tokoh RI. Tindakan yang dilakukan NICA ini mengundang reaksi dari para pendukung RI, terutama para pemuda dan mantan anggota KNIL yang berasal dari Indonesia. Mantan anggota KNIL ini dikenal sebagai Tangsi Hitam yang kemudian membentuk Pasukan Pemuda Indonesia (PPI).

Pada pertengahan Januari 1946 PPI mengadakan rapat rahasia untuk menggalang aksi perlawanan. Namun kegiatan tersebut diketahui oleh NICA yang berakibat beberapa pimpinan PPI ditangkap. Senjata dari pasukan Tangsi Hitam dapat dilucuti oleh NICA, tetapi kejadian tersebut tidak mengerutkan semangat para pejuang di armada.

Pada tanggal 14 Februari 1946 tanpa dilengkapi senjata, PPI menyerbu kedudukan NICA di Teling. Mereka membebaskan para tokoh pejuang Indonesia yang ditawan dan mampu menawan komandan NICA beserta anak buahnya. Pada hari itu juga, sebagian pejuang Indonesia mengambil bendera Belanda yang berada di pos penjagaan da merobek warna birunya sehingga yang masih ada hanya warna merah dan putih. Bendera itu dikibarkan di Tangsi Teling. Peristiwa ini menandai peristiwa merah putih di Menado.

Serangan PPI masih dilanjutkan dan berhasil menguasai markas NICA di Tomohon dan Tondano. Setelah kedudukan NICA dapat diambil alih oleh para pejuang Indonesia, pada tanggal 16 Februari 1946 dibentuklah pemerintahan sipil, dan sebagai residennya adalah B.W. Lapian. PPI juga membentuk TKR yang dipimpin oleh C.H. Taulu, Wuisan, dan J. Kaseger. Akhirnya, kompi KNIL Tangsi Hitam dijadikan Tentara Republik Indonesia.

E. Peristiwa Merah Putih di Biak

Seperti di daerah lain, upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di Biak (Papua) mengalami hambatan dari pasukan NICA. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di Irian (Papua Barat) disambut gembira. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan bergema di kota-kota, seperti Jayapura, Sorong, dan Serui. Para tokoh-tokoh pejuang Irian membentuk Komite Nasilnal Daerah yang dipimpin oleh Martin Indey. Di Biak terbentuk pula Partai Indonesia Merdeka yang dipimpin oleh Lucas Roemkorem. Kegiatan mereka menyusun kekuatan untuk melawan Belanda.

Sejak berkobarnya semangat nasionalisme, para pemuda Irian menggunakan lencana merah putih. Mereka dengan berani mengibarkan sang merah putih dan menyelenggarakan rapat-rapat umum. Pada tanggal 14 Maret 1948 para pejuang Irian menyerang tangsi militer Belanda di Sorido dan Biak yang dipimpin oleh Yoseph. Karena persenjataan NICA lebih unggul, maka serangan mengalami kegagalan. Tiga orang pimpinan ditangkap dan diadili di Belanda. Dua orang dihukum mati dan seorang dijatuhi hukuman seumur hidup.

F. Perang Gerilya

Pada saat Agresi Militer I yang dilakukan oleh Belanda dengan persenjataan yang modern, TNI mengalami pukulan yang berat. Untuk itu, TNI harus merubah strategi pertahanan yang baru. Sistem pertahanan linier yang digunakan selama ini sudah tidak mampu untuk menahan serangan Belanda. Untuk menghadapi Belanda yang memiliki senjata yang modern, TNI menerapkan sistem Wehrkreise (perang gerilya).

Ciri-ciri perang gerilya sebagai berikut .

1. Suatu wilayah terbagi menjadi lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri. Wilayah tersebut terletak di kawasan luar kota dan pegunungan.
2. Tiap wilayah memiliki pemerintahan sekaligus pertahanan gerilya yang melibatkan semua kekuatan. Tujuannya adalah menghambat gerak pasukan Belanda. Apabila musuh mendesak untuk menyerang, dilakukan pengungsian dengan membumihanguskan tempat tersebut.
3. Selain menggalang pertahanan, tiap Wehrkreise (wilayah) harus mampu menyusup ke belakang garis pertahanan musuh dan membentuk kantong pertahanan di dalam daerah musuh.